China Adopsi Aturan Keamanan Baru untuk Membuat Sistem dan Jaringan Lebih Terkontrol

A man types on a computer keyboard in Warsaw in this February 28, 2013 illustration file photo. REUTERS/Kacper Pempel/Files A man types on a computer keyboard in Warsaw in this February 28, 2013 illustration file photo. REUTERS/Kacper Pempel/Files
Photo Courtesy : REUTERS/Kacper Pempel/Files

Photo Courtesy : REUTERS/Kacper Pempel/Files

Lembaga legislatif China telah menerapkan peraturan keamanan nasional yang baru pada hari Rabu kemarin. Peraturan ini mencakup segala sesuatu, mulai dari masalah teritorial hingga langkah-langkah untuk memperketat keamanan dunia maya. Langkah ini tampaknya mulai membuat beberapa perusahaan asing yang ada disana menjadi gusar.

Komponen utama peraturan tersebut, yang diloloskan oleh komite Kongres Nasional Rakyat (NPC), ditujukan untuk membuat semua sistem informasi dan infrastruktur jaringan menjadi “aman dan terkendali”.

Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa keamanan China meliputi seluruh wilayah, termasuk politik, budaya, militer, ekonomi, teknologi dan lingkungan.

Tetapi kelompok bisnis dan diplomat asing berpendapat bahwa hukum tersebut tidak jelas dan melahirkan ketakutan. Termasuk kekhawatiran bahwa China akan memaksa untuk membuat produk di China atau meminta mereka memberikan kode sumber kepada pejabat setempat, serta menekan mereka untuk menyerahkan hak karya intelektual.

Zheng Shuna, wakil ketua Komisi Urusan Legislatif di komite NPC, menjawab hal itu dengan mengatakan bahwa mereka menyambut semua bisnis untuk beroperasi di China selama mereka menyediakan layanan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus berada di jalur pengembangan secara damai, tapi kami sungguh-sungguh tidak akan menyerahkan hak-hak kami dan tidak akan mengorbankan kepentingan utama negara”,ucapnya pada saat pertemuan.

Menurutnya, keamanan wilayah laut dan udara adalah salah satu kepentingan itu, yang mana menurut undang-undang, China akan menempuh seluruh langkah yang diperlukan untuk melindunginya.

Hukum yang muncul ditengah ketegangan dengan para negara tetangga, terutama terkait konflik di Laut China Selatan dan Laut Timur China, lolos di Komite NPC yang merupakan lembaga tertinggi perundang-undangan di China, dengan suara 154 banding 0 tanpa satupun yang abstain.

Membesarnya Pengaruh Garis Keras

Hukum keamanan nasional China yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan pemerintah itu, termasuk undang-undang anti terorisme, keamanan cyber serta organisasi luar negeri non pemerintah – telah menuai kritik dari pemerintah, bisnis dan kelompok kemasyarakatan asing.

Kebijakan tersebut, yang mengandung banyak komponen terkait keamanan cyber, muncul setelah mantan kontraktor Agen Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) Edward Snowden mengungkapkan bahwa ada mata-mata Amerika Serikat yang menanam kode pada teknologi Amerika yang diekspor guna memata-matai target-target di luar negeri.

“Fakta bahwa peraturan legislasi ini muncul seiring dengan hal-hal lain yang mengindikasikan komitmen serius Beijing juga menunjukkan semakin besarnya pengaruh para penganut garis keras dalam mempertajam agenda teknologi China”,demikian ungkap Samm Sacks, seorang analis dari Eurasia Group, perusahaan konsultan yang berbasis di Amerika Serikat via email.

Kritik yang muncul berpendapat bahwa hukum yang diperluas dan mencakup seluruh kawasan China, termasuk aset di lautan dan udara adalah berbahaya bagi pengembangan budaya, serta sudah melampaui batas-batas keamanan nasional.

Hukum itu juga melanggar hak kebebasan berpendapat, merujuk pada tindakan pemerintah menangkap dan memenjarakan para aktivis pro demokrasi yang mengadakan protes di Hong Kong tahun lalu, serta menuduh mereka sebagai “antek asing”

Menurut hukum tersebut, Hong Kong dan Macau juga harus ikut bertanggung jawab menjaga keamanan nasional., yang juga mencakup kejahatan subversi dan upaya menghasut terjadinya pemberontakan. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa Beijing akan melanggar peraturan yang berlaku di Hong Kong.

Inggris mengembalikan Hong Kong ke China tahun 1997 dibawah formula “satu negara dua sistem” yang menjanjikan otonomi yang sangat besar. Tidak seperti China daratan, Hong Kong tidak memiliki hukum untuk mengkriminalisasi tindakan subversi ke negara. Sementara Macau, yang sebelumnya adalah koloni Portugas, dikembalikan ke China pada tahun 1999 yang lalu.

Sekitar tujuh bulan setelah polisi Hong Kong mengusir dengan paksa para demonstran pro demokrasi dari jalanan, puluhan ribu orang diperkirakan turut serta dalam demo menuntut pemilu yang bebas Rabu kemarin, bertepatan dengan peringatan 18 tahun kembalinya Hong Kong ke China. [opensource.id]

%d bloggers like this: